AUDIENSI THLTBPP NASIONAL

Rabu, Juli 29, 2009

AUDIENSI THLTBPP NASIONAL

AUDENSI THLTBPP NASIONAL DENGAN DEPARTEMEN PERTANIAN DAN MENPAN


Thltbpp karawang News. Jakarta selasa(28 juli 2009), sejumlah tenaga harian lepas tenaga bantu Penyuluh pertanian dari semua angkatan seindonesia kecuali THLTBPP jabar, berkumpil di Audotorium Deptan, dengan wajah semringah serta kumel mereka mencoba merangsek masuk ke Gedung termegah di kelas Departemen. kesibukan terlihat di kalangan petugas kepolisian Polres Jaksel, hampir kurang lebih 200 personil Dalmas di kerahkan untuk antisipasi adanya tindakan anarkis dari THLTBPP. di katakan oleh (FKTHLTBPP Nas) di tengah-tengah konsolidasi dengan anggotanya mengatakan pada Admin " Kami kesini bukan mau Demontrasi, tapi kami kesini mau melihat rumah kelahiran, karena dari sinilah kami terlahir...." ujarnya sambil sesekali menyeka keringat di keningnya. di tambahkan oleh dia"Kapasitas kami disini sebagai anak yg mau jumpa dengan ayahnya, sekedar mau ngomong...... mau di bawa kemana nasib kami ini?....jadi bapak2 polisi tidak perlu risau dengan kami.....saya jamin anggota kami adalah anak2 indonesia pilihan....semuanya terlahir dari kebijakan pemerintah, di sini kami pasti punya etika.."tambahnya.
perwakilan setiap kabupaten kota yang datang pagi itu antara lain

THL Lampung Selatan,THL Kab. Gerobogan,THL Kab/Kota Semarang,THL Kab Kendal,THL. Kab Depok,THL Kab Karawang,THL Prof. Banten,THK Kab Pati,THL Kab Tegal,THL Kab Sleman,THL. Kab Serang,THL. Kab Jepara dan THL. Bogor
Peserta Audensi di terima di Audotorium gedung F lt 1 tepat jam 09.15 wib
Dari Deptan di wakili oleh bpk Badan PSDM Deptan Bpk. Ato Soharto dan Kaspusbangluhtan
UU 22 th 1999 di sempurnakan UU 32 thn 2004 pada tgl 2005 pencanangan Revitalisasi pertani
Penerimaan CPNS penyuluh tahun 2009 mentan berusaha untuk memprioritaskan THLTBPP,
Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat THL jika tidak ada Pengajuan atau Rekomendasi dari Kepala daerah/ Bupati.
Tuntutan THLTBPP untuk tdk memandang batas usia akan di akomodir oleh Deptan, dan sebetulnya bukan kewenangan dan tugas Deptan utk mengangkat CPNS tp harus melalui presedur hukum/sesuai dengan aturan.
Deptan berjanji akan mengkaji PP 43 tahun 2007 yg belum di tandatangani presiden sebagai bahan reperensi di tambahkan pula oleh pak ATO SUHARTO Deptan dalam hal ini mengucapkan terimakasih kepada THLTBPP atas masukannya.
Deptan berjanji akan menyeleksi CPNS (khusus penyuluh) thn 2009 dengan persyaratan harus berlatar belakang THLTBPP, serta dalam pengajuannya atas rekomendasi oleh kepala daerah (bupati) masing2, sebagai motor penggeraknya adalah BKD.
THLTBPP hrs berjuang di daerahnya masing2 untuk memperhatikan pemerintah daerah supaya tidak adanya tindakan diskriminatif terhadap THLTBPP dalam rekrutmen tersebut, tegasnya.

dalam kesempatan itu banyak ajuan dari Ketua FKTHLTBPP Nasional, juga tampil pula sosok THL dari Kabupaten lampung utara yaitu Bp. Ahmad Suryanto (Advokat THLTBPP), berusaha memaparkan kajian hukum tentang keberadaan THL tsb.

Alur Surat usulan formasi CPNS 2009 Khusus untuk THLTBPP adalah :


Dari Bupati ditujukan kepada menpan tembusannya kepada Mentan dengan catatan THL harus di usulkan semua tanpa memandang usia.

KESIMPULAN AUDIENSI :

DEPTAN dalam hal ini di wakili Kepala Badan PSDM (ATO SUHARTO) dan Kaspusbangluhtan, tetap akan mengusulkan THL menjadi CPNS. Sesuai dengan aturan yg berlaku.
Ditambahkan ATO SUHARTO "Bagi THLTBPP yg usianya diatas 35 tahun tetap akan di perjuangkan ke Menpan agar di akomodir menjadi CPNS. Dgn cara pengangkatan masal.
sarannya kepada THL Agar semua segera merapatkan diri ke Pemerintahan daerah masing-masing agar di usulkan CPNS kepada menpan tembusan kepada Mentan dan tetap berkoordinasi kepada BKD dan Baperjakat Kab/kota.
Bagi THL yang masa kontraknya akan habis sedang seleksi tidak berhasil, maka Dalam hal ini DEPTAN akan berkoordinasi kembali yang nantinya akan di usulkan ke Bpk Presiden untuk di kontrak ulang/ kontrak di perpanjang.