Senin, Juli 04, 2011
Indonesia Kekurangan Penyuluh Pertanian
Indonesia masih kekurangan sekitar 20.000 tenaga penyuluh pertanian mengingat ketersediaan tenaga penyuluh secara nasional untuk sektor tersebut saat ini baru sekitar 51.000 orang.
Ketua Dewan Pembina Pusat (DPP) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Mulyono Machmur mengatakan sampai saat ini perbandingan tenaga penyuluh pertanian dengan jumlah desa di Indonesia belum seimbang.
Total jumlah desa di Indonesia saat ini sekitar 73.000 desa sedangkan jumlah tenaga penyuluh secara nsional hanya sekitar 51.000 orang, baik tenaga penyuluh pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga harian lepas (THL).
"Kalau kita membutuhkan satu desa satu penyuluh, tentu masih kurang. Kekurangan tenaga penyuluh sekitar 20.000-an orang," katanya di sela-sela simposium Penyuluh Pertanian Indonesia dalam rangkaian Pekan Nasional XIII Petani Nelayan hari ini.
Untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi tenaga penyuluh, tambah Mulyono, diharapkan ada insentif ekonomi untuk para tenaga profesional ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.16/2006.
Selain mendapatkan tunjangan dan biaya operasional, profesi ini diharapkan memiliki jenjang ke depan seperti halnya profesi guru.
Dia menegaskan tenaga penyuluh memiliki fungsi strategis dan menjadi kunci untuk membantu petani menjadi lebih kompetitif, efisien, dan berkualitas sehingga mampu bersaing di tengah kompetisi global yang ketat.
"Bisa dilihat sekarang persaingan luar biasa, produk dari luar negeri masuk ke Indonesia karena kita kalah bersaing. Pemerintah diharapkan meningkatkan petani agar mampu bersaing dengan petani luar negeri. Itu kuncinya ada di penyuluh. Penyuluh harus professional," tegas Mulyono.
Sebagai mitra pemerintah, tukas Mulyono, Perhiptani terus memberikan masukan bagaimana meningkatkan profesionalitas tenaga penyuluh yakni perlunya berbagai pelatihan hingga sertifikasi profesi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Perhiptani Jafar Hafsah menambahkan tenaga penyuluh memiliki peran penting dan strategis. Tenaga ini bermitra dengan petani di dalam transfer teknologi guna menerapkan inovasi baru, pemanfaatan teknologi di dalam usaha tani, hingga mengembangkan cara-cara entrepreneur.
"Pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan memberi dukungan dengan melengkapi dan menambah penyuluh baru. Penyuluh harus ada lembaganya dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada petani dan dukungan infrastruktur," tukasnya.
Dengan tenaga penyuluh berkualitas dan ketersediaannya memadai yang menjangkau seluruh desa, diharapkan tercipta output berupa meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan petani.
"Kami berharap penyuluh jangan dipolitisasi. Penyuluh itu profesional. Kalau dipolitisasi niatnya akan berubah maka program akan berubah. Kalau program berubah maka tidak bisa kita wujudkan swasembada," tegas Jafar yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.
Pada tahun ini, Kementerian Pertanian telah menetapkan target menetapkan target produksi padi 70,60 juta ton gabah kering giling, jagung 22 juta ton pipilan kering, kedelai 1,56 juta ton pipilan kering, daging sapi 439.000 ton dan gula mencapai 3,86 juta ton guna menuju tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan.
Pada hari ke-2 agenda Penas, sejumlah tokoh penting tampak menghadiri pertemuan Kontak Tani dan Nelayan Andalan ini di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malaranggeng dan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto, selain Menteri Pertanian Suswono.(ea Sumber)
Ketua Dewan Pembina Pusat (DPP) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Mulyono Machmur mengatakan sampai saat ini perbandingan tenaga penyuluh pertanian dengan jumlah desa di Indonesia belum seimbang.
Total jumlah desa di Indonesia saat ini sekitar 73.000 desa sedangkan jumlah tenaga penyuluh secara nsional hanya sekitar 51.000 orang, baik tenaga penyuluh pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga harian lepas (THL).
"Kalau kita membutuhkan satu desa satu penyuluh, tentu masih kurang. Kekurangan tenaga penyuluh sekitar 20.000-an orang," katanya di sela-sela simposium Penyuluh Pertanian Indonesia dalam rangkaian Pekan Nasional XIII Petani Nelayan hari ini.
Untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi tenaga penyuluh, tambah Mulyono, diharapkan ada insentif ekonomi untuk para tenaga profesional ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.16/2006.
Selain mendapatkan tunjangan dan biaya operasional, profesi ini diharapkan memiliki jenjang ke depan seperti halnya profesi guru.
Dia menegaskan tenaga penyuluh memiliki fungsi strategis dan menjadi kunci untuk membantu petani menjadi lebih kompetitif, efisien, dan berkualitas sehingga mampu bersaing di tengah kompetisi global yang ketat.
"Bisa dilihat sekarang persaingan luar biasa, produk dari luar negeri masuk ke Indonesia karena kita kalah bersaing. Pemerintah diharapkan meningkatkan petani agar mampu bersaing dengan petani luar negeri. Itu kuncinya ada di penyuluh. Penyuluh harus professional," tegas Mulyono.
Sebagai mitra pemerintah, tukas Mulyono, Perhiptani terus memberikan masukan bagaimana meningkatkan profesionalitas tenaga penyuluh yakni perlunya berbagai pelatihan hingga sertifikasi profesi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Perhiptani Jafar Hafsah menambahkan tenaga penyuluh memiliki peran penting dan strategis. Tenaga ini bermitra dengan petani di dalam transfer teknologi guna menerapkan inovasi baru, pemanfaatan teknologi di dalam usaha tani, hingga mengembangkan cara-cara entrepreneur.
"Pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan memberi dukungan dengan melengkapi dan menambah penyuluh baru. Penyuluh harus ada lembaganya dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada petani dan dukungan infrastruktur," tukasnya.
Dengan tenaga penyuluh berkualitas dan ketersediaannya memadai yang menjangkau seluruh desa, diharapkan tercipta output berupa meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan petani.
"Kami berharap penyuluh jangan dipolitisasi. Penyuluh itu profesional. Kalau dipolitisasi niatnya akan berubah maka program akan berubah. Kalau program berubah maka tidak bisa kita wujudkan swasembada," tegas Jafar yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.
Pada tahun ini, Kementerian Pertanian telah menetapkan target menetapkan target produksi padi 70,60 juta ton gabah kering giling, jagung 22 juta ton pipilan kering, kedelai 1,56 juta ton pipilan kering, daging sapi 439.000 ton dan gula mencapai 3,86 juta ton guna menuju tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan.
Pada hari ke-2 agenda Penas, sejumlah tokoh penting tampak menghadiri pertemuan Kontak Tani dan Nelayan Andalan ini di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malaranggeng dan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto, selain Menteri Pertanian Suswono.(ea Sumber)
0 komentar:
Posting Komentar