BP4K KARAWANG AKAN ADAKAN ROTASI DAN MUTASI PPL

BP4K KARAWANG AKAN ADAKAN ROTASI DAN MUTASI PPL

Karawang- Ir.Kadarisman Kepala BP4K Kab.Karawang saat di temui di ruang kerjanya mengatakan,di mungkin sebagai upaya penyegaran,kami akan melakukan beberapa rotasi atau mutasi di kalangan BP3K kecamatan dan PPL dalam waktu dekat ,ucapnya.

Lalu katanya,tapi dapat di pastikan untuk rotasi atau mutasi PPL di lingkungan BP3K kecamatan akan di lakukan sekitar bulan maret atau april mendatang yang berbarengan dengan penambahan tenaga baru PPL yang bersumber dari THL yang diangkat propensi,jelasnya.

Lalu Yoyo Sutaryo, SP Kabid SDM BP4K Kab.Karawang di lain tempat juga mengatakan hal serupa malah dia sempat menambahkannya,"bukan hal mudah merotasi atau memutasi seseorang apalagi berkaitan lapangan karena harus mengacu pada aturan dan peraturan  juga dengan perhitungan serta pertimbangan yang matang".


PNS atau abdi negera  ,imbuh dia." dipindahkan atau di promosikan  harus jelas,bisa pindah seseorang  karena  prestasi  atau  karena hukuman ,mungkin juga  kurangnya presatsi  diwujudkan  seseorang dimana dia bertugas dan tentunya, dengan  mutasi atau promosi diharapkan bisa membawa dampak positip bagi perkembangan dunia tani Karawang,tukas Yoyo.

Read More

Indonesia Kekurangan Penyuluh Pertanian

Indonesia Kekurangan Penyuluh Pertanian

Indonesia masih kekurangan sekitar 20.000 tenaga penyuluh pertanian mengingat ketersediaan tenaga penyuluh secara nasional untuk sektor tersebut saat ini baru sekitar 51.000 orang.
Ketua Dewan Pembina Pusat (DPP) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Mulyono Machmur mengatakan sampai saat ini perbandingan tenaga penyuluh pertanian dengan jumlah desa di Indonesia belum seimbang.

Total jumlah desa di Indonesia saat ini sekitar 73.000 desa sedangkan jumlah tenaga penyuluh secara nsional hanya sekitar 51.000 orang, baik tenaga penyuluh pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga harian lepas (THL).

"Kalau kita membutuhkan satu desa satu penyuluh, tentu masih kurang. Kekurangan tenaga penyuluh sekitar 20.000-an orang," katanya di sela-sela simposium Penyuluh Pertanian Indonesia dalam rangkaian Pekan Nasional XIII Petani Nelayan hari ini.

Untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi tenaga penyuluh, tambah Mulyono, diharapkan ada insentif ekonomi untuk para tenaga profesional ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.16/2006.

Selain mendapatkan tunjangan dan biaya operasional, profesi ini diharapkan memiliki jenjang ke depan seperti halnya profesi guru.

Dia menegaskan tenaga penyuluh memiliki fungsi strategis dan menjadi kunci untuk membantu petani menjadi lebih kompetitif, efisien, dan berkualitas sehingga mampu bersaing di tengah kompetisi global yang ketat.

"Bisa dilihat sekarang persaingan luar biasa, produk dari luar negeri masuk ke Indonesia karena kita kalah bersaing. Pemerintah diharapkan meningkatkan petani agar mampu bersaing dengan petani luar negeri. Itu kuncinya ada di penyuluh. Penyuluh harus professional," tegas Mulyono.

Sebagai mitra pemerintah, tukas Mulyono, Perhiptani terus memberikan masukan bagaimana meningkatkan profesionalitas tenaga penyuluh yakni perlunya berbagai pelatihan hingga sertifikasi profesi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Perhiptani Jafar Hafsah menambahkan tenaga penyuluh memiliki peran penting dan strategis. Tenaga ini bermitra dengan petani di dalam transfer teknologi guna menerapkan inovasi baru, pemanfaatan teknologi di dalam usaha tani, hingga mengembangkan cara-cara entrepreneur.

"Pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan memberi dukungan dengan melengkapi dan menambah penyuluh baru. Penyuluh harus ada lembaganya dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada petani dan dukungan infrastruktur," tukasnya.

Dengan tenaga penyuluh berkualitas dan ketersediaannya memadai yang menjangkau seluruh desa, diharapkan tercipta output berupa meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan petani.

"Kami berharap penyuluh jangan dipolitisasi. Penyuluh itu profesional. Kalau dipolitisasi niatnya akan berubah maka program akan berubah. Kalau program berubah maka tidak bisa kita wujudkan swasembada," tegas Jafar yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

Pada tahun ini, Kementerian Pertanian telah menetapkan target menetapkan target produksi padi 70,60 juta ton gabah kering giling, jagung 22 juta ton pipilan kering, kedelai 1,56 juta ton pipilan kering, daging sapi 439.000 ton dan gula mencapai 3,86 juta ton guna menuju tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan.

Pada hari ke-2 agenda Penas, sejumlah tokoh penting tampak menghadiri pertemuan Kontak Tani dan Nelayan Andalan ini di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malaranggeng dan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto, selain Menteri Pertanian Suswono.(ea Sumber)

Read More

JAWA BARAT SERIUS TANGANI REVITALISAI PENYULUH.

JAWA BARAT SERIUS TANGANI REVITALISAI PENYULUH.

Perlu ada upaya bersama dan keseriusan untuk merevitalisasi peran dan fungsi penyuluh pertanian, sekaligus meningkatkan martabat dan kesejahteraan mereka. Sebab, penyuluh pertanian adalah memegang peran penting dalam mendongkrak produksi pangan.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, saat menerima 15 orang anggota Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Jawa Barat, di ruang kerja gubernur di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Jumat (10/12/2010). Komisi tersebut menemui Gubernur berkaitan rencana mereka menyelenggarakan Jambore Penyuluh Pertanian pada awal tahun depan.

Dalam siaran pers yang dikeluaran Humas Pemprov Jabar, disebutkan, Heryawan sangat mendukung segala upaya yang dapat meningkatkan fungsi dan peran, serta martabat dan keseajhteraan penyuluh pertanian. Alasannya, penyuluh mempunyai peran penting dalam neningkatkan produktivitas pangan Jawa Barat.

"Harus ada upaya serius untuk merevitalisasi peran dan fungsi, khususnya dalam rangka meningkatkan martabat penyuluh pertanian, serta memperhatikan kesejahteraan para penyuluh lapangan yang memang tugasnya sangat berat dan vital," katanya.

Sehingga, lanjut Heyawan, perlu ada sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan yang tepat bagi para penyuluh. "Semua itu guna menopang kebijakan nasional khususnya terkait dengan ketahanan pangan," tegasnya.

Adapun Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Jawa Barat Maman Haeruman menjelaskan pentingnya peran penyuluh pertanian yang menyumbang peningkatan produksi pangan, khususnya di Jawa Barat. Apalagi baru-baru ini, Jawa Barat menerima penghargaan dari Presiden di Istana Negara terkait tingkat produksi tertinggi di atas 11 persen, atau teratas produksi beras nasional.

Menurutnya, peran utama penyuluh yakni menjadi agen perubahan, membantu para petani dalam memecahkan masalahnya serta sebagai lokomotif perubahan. "Sehingga wajar perlu ada perhatian khusus bagi para penyuluh yang saat ini kebanyakan dari mereka akan memasuki usia pensiun," ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmadja mendukung kegiatan Jambore Penyuluh Pertanian Jawa Barat. Gagasan itu berawal dari keinginan untuk lebih memposisikan peran penting penyuluh pertanian dalam kerangka pembangunan ketahanan pengan dan peningkatan produksi beras nasional (P2BN).

Untuk itu, sebanyak 150 orang penyuluh pertanian, yang akan hadir mewakili 26 kabupaten/kota se-Jawa Barat, diharapkan terlibat dalam Jambore tersebut. Mereka mewakili 4000 orang penyuluh pertanian yang ada di Jawa Barat. "Mudah-mudahan acara ini dalam waktu dekat atau awal tahun sudah bisa dilaksanakan," katanya.

Sumber : KOMPAS.com -

Read More